NEWSNESIA.ID – DPRD Gorontalo Utara menaruh perhatian khusus terhadap polemik rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahun 2025 di Kabupaten Gorontalo Utara.
Kali ini Fraksi Hanura – PKS dan Fraksi PDIP juga mendesak pimpinan DPRD agar segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri permasalahan rekrutmen PPPK tersebut setelah sebelumnya diawali oleh Fraksi Partai Golkar.
Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura – PKS, Windra Lagarusu, dalam paripurna pembicaraan tingkat 2 penerbangan ranperda perubahan APBD Tahun 2025 di ruang sidang, Selasa (30/9/2025).
Windra, mengatakan hingga saat ini polemik PPPK di Gorontalo Utara masih menjadi tanda tanya bagi sebagian orang (tenaga honorer). Demikian juga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sampai dengan saat ini belum diketahui.
Windra, berharap informasi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah menindaklanjuti aduan tenaga honorer yang belum terakomodir, agar disampaikan secara terbuka melalui media.
“Agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, pemerintah daerah kan bekerja sama dengan media manfaatkan teman-teman media ini untuk menyampaikan informasi itu,” ujar Windra.
Sementara itu, Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Haris Tuina, dalam kesempatan itu menyampaikan langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Komisi I, sebagai AKD yang menangani bidang dimaksud.
Senada dengan Windra, Haris Tuina, juga meminta pimpinan DPRD agar segera membentuk pansus agar persoalan PPPK itu dapat ditelusuri lebih mendalam.
“Jadi kami sama-sama dengan Fraksi Golkar dan Hanura-PKS, meminta agar persoalan ini segera dibentuk pansus,” kata Haris. (Prin)
