NEWSNESIA.ID, KWANDANG – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik menanggapi 2 (dua) tuntutan aksi demonstran lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Aktivis Milenial (GAM) Provinsi Gorontalo.
Dua tuntutan tersebut yakni, pemotongan gaji karyawan Perumda Tirta Gerbang Emas Gorontalo Utara dan diduga tidak terproteksinya karyawan Perumda ke BPJS.
“Sesuai informasi yang saya dapat bahwa didalam perjanjian kerja itu, ketika karyawan tidak mencapai target penagihan, maka ada potongan upah bagi karyawan training atau pegawai tidak tetap dan untuk pegawai tetap tunjangannya juga dipotong,” kata Hamzah saat menerima audiensi LSM GAM di Ruang Sidang DPRD Gorut, Senin (27/2/2023).
Kenapa tidak mencapai target? Pasalnya, terhitung sejak per hari ini 27 Februari 2023 kemarin, masyarakat yang belum membayar tunggakan air ke Perumda kurang lebih Rp.3 miliar.
Bahkan menurut aleg berambut putih itu, berdasarkan data yang diperoleh diantara pendemo ada yang belum membayar tagihan air ke Perumda, terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2023.
“Saya tidak perlu menyebut namanya, sesuai data yang saya dapati kurang lebih tunggakannya dari Desember 2021 sampai dengan Januari 2023 sebesar Rp.1.908 juta. Jadi merasa aja dan tolong dibayar agar bisa membantu karyawan Perumda yang didemo itu,” ujarnya.
Selain itu, diduga tidak terproteksinya karyawan Perumda ke BPJS. Dia mengatakan, kurang lebih 98 persen karyawan Perumda sudah terproteksi BPJS.
“Hanya ada kurang lebih 3 orang yang belum terdaftar BPJS, karena saat mereka (karyawan, red) selesai training, pada saat itu juga sudah selesai anggaran,” jelasnya.
Artinya secara keseluruhan, kata Hamzah, karyawan di Perumda yang berjumlah kurang 80 orang itu, 70 orang yang sudah terproteksi BPJS.
“Maka saya pertanyakan kepada koordinator lapangan GAM, apakah informasi yang didapat itu sudah benar? Kalau hanya 2 atau 3 orang yang terproteksi BPJS, kita beresin itu. Karena secara mayoritas itu sudah beres,” tandas Hamzah sambil tersenyum. (Rol)
