GORONTALO-NN– Bawaslu RI kembali menggelar kegiatan validitasi data penanganan pelanggaran yang setiap bulan selalu dilaksanakan pembaharuan data sesuai dengan fakta yang ditangani Bawaslu secara berjenjang.
Untuk Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Green Forest Bogor berlangsung mulai tanggal 3-5 Desember 2023 berbeda dengan kegiatan sebelumnya karena dirangkaikan dengan Forum Grouf Discusion (FGD) khusus membahasi isu-isu kerawanan kampanye yang tentu memerlukan strategi penanganan yang tepat.
Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam kesempatan ini diwakili oleh John Hendri Purba selaku Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Fadjri Arsyad Selaku Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas.
John menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka memetakan potensi pelanggaran dan menyamakan persepsi dalam penanganan pelanggaran, sehingga menurut John tidak ada perbedaan penanganan pelanggaran terhadap peristiwa yang sama di Gorontalo dengan provinsi lain.
John memberikan contoh pelaksanaan kampanye yang belum memiliki STTP saat ini masih terjadi perbedaan penanganan, sehingga FGD kali menjadi penting dalam rangka menyamakan pemahaman dan sekaligus menyamakan juga pola penanganan pelanggarannya.
Sementara Fadjri sendiri menegaskan upaya pencegahan menjadi bagian penting yang harus dioptimalisasikan dalam pengawasan pelaksanaan kampanye dengan berbagai metode kampanye yang saat ini telah diperbolehkan yang terkafer dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yakni kegiatan lainnya.
Namun pada sisi lain, pengawasan Bawaslu wajib memperhatikan unsur-unsur dan subyek hukum pelanggaran politik uang yang diatur dalam Undang- undang Nomor 7 tahun 2017.
Karo Penanganan Pelanggaran Yusti Erlina berharap bahwa ketgiatan validitasi data yang dirangkaian dengan FGD ini dapat berlangsung konstruktif, sehingga selain mengundang Ketua, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan kegiatan kali ini juga turut mengundang beberapa nara sumber dari KPU RI dan unsur eksternal.(rls/NN)
