Newsnesia.id
  • Home
  • TrendingHot
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Baliknew
No Result
View All Result
  • Home
  • TrendingHot
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Baliknew
No Result
View All Result
Newsnesia.id
No Result
View All Result
Home Opini

Demokrasi dan Mahar Politik dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah

by NN Indonesia
11 Agustus 2020
in Opini
Reading Time: 3 mins read

 

Oleh : Dr. Sahmin Madina – (Pemerhati Sosial dan Politik)

Demokrasi sering disebut sebagai sistem yang paling mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Namun, sebagai sebuah sistem, demokrasi tentu memiliki cacat di sana sini. Goenawan Mohammad dalam makalahnya “Demokrasi dan Kekecewaan” menyebut bahwa demokrasi acapkali justru meringkas proses politik ke dalam konsensus suara terbanyak.

Demokrasi, dalam tafsiran liberal, nyaris tidak menyisakan tujuan alternatif selain mendapat suara terbanyak. Menang dan berkuasa kemudian dianggap sebagai satu-satunya tujuan akhir dalam berpolitik.

Kebuntuan inilah yang pada akhirnya melahirkan beragam penyimpangan dalam praktik demokrasi.

Mahar politik merupakan bagian dari penyimpangan praktik berdemokrasi yang sungguh jauh dari nilai-nilai Edukasi politik.  bentuk lain dari mahar politik adalah  transaksional; mempertukarkan kepentingan politik dengan sejumlah uang. Fenomena mahar politik, dimana partai politik mematok harga tertentu sebagai imbalan atas tiket dukungan setidaknya akan melahirkan tiga residu persoalan.

Pertama, langgengnya oligarki kekuasaan, lantaran kontestasi politik hanya mungkin diikuti oleh kelompok yang memiliki akses pada modal finansial besar saja. Warganegara yang tidak memiliki modal finansial selamanya hanya akan menjadi obyek politik semata. Dalam telaah Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, hal itu disebut sebagai sistem oligarki kompleks. Sebuah model kekuasaan yang melibatkan segelintir elit politik, pejabat negara dan keluarganya serta pada konglomerat bisnis.

Kedua, merebaknya jejaring korupsi yang melibatkan penyelenggara kekuasaan dengan pihak swasta. Pascareformasi, ketika sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diterapkan, ada kecenderungan model korupsi tersebut meningkat. Mahalnya ongkos politik dan merebaknya kasus korupsi adalah dua hal yang tidak terpisahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 lalu melakukan penelitian terkait hal tersebut. Hasilnya, didapati bahwa calon bupati dan walikota umumnya menghabiskan uang antara 20 sampai 30 miliar rupiah. Sedangkan calon gubernur umumnya mendekati angka 100 miliar rupiah. Honor saksi dan logistik kampanye biasanya menempati pos pengeluaran paling banyak.

Lebih lanjut, KPK mendapati fakta bahwa kepala daerah yang mengeluarkan ongkos politik besar demi kemenangannya, cenderung longgar dalam mengeluarkan izin bagi para pengusaha yang telah mendukungnya. Model politik balas budi seperti inilah yang menjadi cikal bakal suburnya jejaring korupsi di daerah.

Ketiga, menggejalanya fenomena deparpolisasi. Mengutip pakar politik Burhanudin Muhtadi, deparpolisasi ialah fenomena psikologis menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Tingginya angka golput pada pemilihan umum dan kepala daerah ditengarai sebagai salah satu efek dari deparpolisasi.

Pasal 47 UU No. 8 tahun 2015 jelas melarang partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apa pun terkait proses pencalonan pilkada. Meski demikian, fenomena mahar politik adalah satu hal yang tidak bisa dinafikan dalam politik. Kasus La Nyalla hampir pasti hanyalah satu di antara sekian banyak kasus serupa.

Menjamurnya mahar politik dalam tahapan penjaringan calon kepala daerah dapat dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, hal itu menunjukkan kegagalan partai politik dalam melahirkan calon pemimpin.

Artinya, partai politik terbilang gagal menjalankan fungsi kaderisasi. Menjadi wajar manakala banyak calon kepala daerah yang diusung sebenarnya bukan kader partai yang meniti karir politik dari bawah. Sebagian besar dari mereka adalah kader karbitan, politisi kutu loncat atau sekedar pemburu kekuasaan.

Di sisi lain, mahar politik menunjukkan pembenaran bahwa demokrasi, seperti diungkapkan banyak pemikir liberal kiri, adalah sistem politik yang sebangun dengan sistem ekonomi kapitalisme.

Di dalam kapitalisme, semua manusia diperlakukan setara; sama-sama memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera. Namun, konsep kesetaraan itu ditelikung oleh kenyataan bahwa hanya pemodal besarlah yang mampu menjadi pemenang dalam mekanisme persaingan bebas.

Hal serupa juga terjadi dalam demokrasi. Egalitarianisme yang menjadi asas demokrasi, pada kenyataannya tidak pernah benar-benar terwujud ,lalu apa Pemilihan umum atau kepala daerah yang sedianya menjadi manifestasi demokrasi, direduksi sedemikian rupa menjadi pesta politik para elit dengan berlaga  dalam pesta demokrasi yang masih menggunakan cara2 lama yg tek bernilai yaitu dengan cara mahar politik ?

Demokrasi kemudian hanya menjadi alat legitimasi segelintir orang untuk mendapat porsi besar dalam mempertahankan kekuasaan.(*)

Tags: Demokrasi
ShareSendTweetShare

Berita Terkait

Yolan Pakaya, Ketua Pemuda Pancasila.
Boalemo

Benarkah Nama RSCG jadi Alat Dominasi Politik?

12 Mei 2025
Ilus tribunlampung
Opini

Menyoroti Fenomena Waria: Antara Hak Asasi atau Liberalisasi?

4 Mei 2025
Opini

Persatuan Kaum Muslim Bebaskan Palestina

29 April 2025
Next Post

Memotret Kemeriahan HUT Ke-75 RI dengan Protokol Kesehatan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Teguh Setiawan bersama penerima penghargaan Paritrana Agus Alimun, saat diwawancarai Rabu (12/8/2020). (F.Istimewa)

Hebat, UMKM ‘Tia Tinelo Catering’ Raih Penghargaan Paritrana Dari BPJS Ketenagaakerjaan

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan

Trending

Anggota DPR RI, Rachmat Gobel didampingi Bupati Boalemo, Rum Pagau bersama Wakil Bupati Lahmuddin Hambali meninjau lahan untuk pengembangan gedung RSCG Boalemo.(f.newsnesia)

Rachmat Gobel Datangkan Tim Arsitek, Bukti Nyata Bantu Benahi RSCG Boalemo

2 hari ago
Mayat seorang remaja ditemukan mengapung di bekas galian batu bata

Geger! Mayat Seorang Remaja Ditemukan Terapung di Bekas Galian Batu Bata

2 hari ago
RAG

Tuntutan Rakyat Penambang Harus Diakomodir Pansus, RAG Beberkan Alasannya!

13 jam ago
Ketua Tim Pengelola CSR, Moh. Taufiq Kumali menerima dana CSR dari BSG disaksikan langsung Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau.(f.dok.pimpinan)

Taufiq: Dana CSR Diterima dari BSG Diarahkan untuk Kegiatan Keagamaan

11 jam ago
F.hms

Gorontalo Ekspor 10.000 Ton Kayu Pellet ke Jepang dan Korsel

2 hari ago
Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau menunjukkan desain pengembangan gedung RSCG di sela-sela kunjungan kerja Anggota DPR RI, Rachmat Gobel.(f.newsnesia)

Kunjungan Rachmat Gobel ke RSCG, Bawa Berkah untuk Kemajuan Boalemo

2 hari ago
Dr. Sahmin Madina

Demokrasi dan Mahar Politik dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah

5 tahun ago
Erwin Ismail

Erwin Ismail Ucapkan Selamat ke Anas Yusuf

13 jam ago
Yolan Pakaya, Ketua Pemuda Pancasila.

Benarkah Nama RSCG jadi Alat Dominasi Politik?

3 hari ago

Penambang Desak Pansus Segera Dorong Terbitnya IPR

13 jam ago

Terbaru

Daerah

TMMD Kodim 1314/Gorut Dikunjungi Tim Wasev, Bukti Sinergi TNI Membangun Negeri

by Editor
14 Mei 2025
0

NEWSNESIA.ID – Komitmen TNI dalam membangun negeri terwujud melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 di Kodim...

Ketua Tim Pengelola CSR, Moh. Taufiq Kumali menerima dana CSR dari BSG disaksikan langsung Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau.(f.dok.pimpinan)

Taufiq: Dana CSR Diterima dari BSG Diarahkan untuk Kegiatan Keagamaan

14 Mei 2025
F.ist

Gusnar Ismail; Di Bawah Kepemimpinan Anas Yusuf, PAN Kolaborasi Bangun Gorontalo

14 Mei 2025
F.hms

Gusnar-Idah Tinjau Wilayah Rawan Banjir di Lemito

14 Mei 2025
RAG

Tuntutan Rakyat Penambang Harus Diakomodir Pansus, RAG Beberkan Alasannya!

14 Mei 2025
Erwin Ismail

Erwin Ismail Ucapkan Selamat ke Anas Yusuf

14 Mei 2025

Penambang Desak Pansus Segera Dorong Terbitnya IPR

14 Mei 2025
F.hms

GTT dan Siswa Hingga CS di SMA Popayato Barat Terima Bantuan Baznas

14 Mei 2025
F.ist

Gubernur Gusnar Luncurkan SPMB Gorontalo dari SMA Popayato Barat

14 Mei 2025

Tidak Hadir Dalam Rapat Kerja, Komisi II Soroti Kadis PUPR Gorontalo Utara

14 Mei 2025
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman & Kode Etik

© 2024 Newsnesia.id - Mewarnai Nusantara.

No Result
View All Result
  • Home
  • Trending
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Balik

© 2024 Newsnesia.id - Mewarnai Nusantara.