Newsnesia.id
  • Home
  • TrendingHot
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Baliknew
No Result
View All Result
  • Home
  • TrendingHot
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Baliknew
No Result
View All Result
Newsnesia.id
No Result
View All Result
Home Opini

Demokrasi dan Mahar Politik dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah

by NN Indonesia
11 Agustus 2020
in Opini
Reading Time: 3 mins read

 

Oleh : Dr. Sahmin Madina – (Pemerhati Sosial dan Politik)

Demokrasi sering disebut sebagai sistem yang paling mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Namun, sebagai sebuah sistem, demokrasi tentu memiliki cacat di sana sini. Goenawan Mohammad dalam makalahnya “Demokrasi dan Kekecewaan” menyebut bahwa demokrasi acapkali justru meringkas proses politik ke dalam konsensus suara terbanyak.

Demokrasi, dalam tafsiran liberal, nyaris tidak menyisakan tujuan alternatif selain mendapat suara terbanyak. Menang dan berkuasa kemudian dianggap sebagai satu-satunya tujuan akhir dalam berpolitik.

Kebuntuan inilah yang pada akhirnya melahirkan beragam penyimpangan dalam praktik demokrasi.

Mahar politik merupakan bagian dari penyimpangan praktik berdemokrasi yang sungguh jauh dari nilai-nilai Edukasi politik.  bentuk lain dari mahar politik adalah  transaksional; mempertukarkan kepentingan politik dengan sejumlah uang. Fenomena mahar politik, dimana partai politik mematok harga tertentu sebagai imbalan atas tiket dukungan setidaknya akan melahirkan tiga residu persoalan.

Pertama, langgengnya oligarki kekuasaan, lantaran kontestasi politik hanya mungkin diikuti oleh kelompok yang memiliki akses pada modal finansial besar saja. Warganegara yang tidak memiliki modal finansial selamanya hanya akan menjadi obyek politik semata. Dalam telaah Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, hal itu disebut sebagai sistem oligarki kompleks. Sebuah model kekuasaan yang melibatkan segelintir elit politik, pejabat negara dan keluarganya serta pada konglomerat bisnis.

Kedua, merebaknya jejaring korupsi yang melibatkan penyelenggara kekuasaan dengan pihak swasta. Pascareformasi, ketika sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diterapkan, ada kecenderungan model korupsi tersebut meningkat. Mahalnya ongkos politik dan merebaknya kasus korupsi adalah dua hal yang tidak terpisahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 lalu melakukan penelitian terkait hal tersebut. Hasilnya, didapati bahwa calon bupati dan walikota umumnya menghabiskan uang antara 20 sampai 30 miliar rupiah. Sedangkan calon gubernur umumnya mendekati angka 100 miliar rupiah. Honor saksi dan logistik kampanye biasanya menempati pos pengeluaran paling banyak.

Lebih lanjut, KPK mendapati fakta bahwa kepala daerah yang mengeluarkan ongkos politik besar demi kemenangannya, cenderung longgar dalam mengeluarkan izin bagi para pengusaha yang telah mendukungnya. Model politik balas budi seperti inilah yang menjadi cikal bakal suburnya jejaring korupsi di daerah.

Ketiga, menggejalanya fenomena deparpolisasi. Mengutip pakar politik Burhanudin Muhtadi, deparpolisasi ialah fenomena psikologis menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Tingginya angka golput pada pemilihan umum dan kepala daerah ditengarai sebagai salah satu efek dari deparpolisasi.

Pasal 47 UU No. 8 tahun 2015 jelas melarang partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apa pun terkait proses pencalonan pilkada. Meski demikian, fenomena mahar politik adalah satu hal yang tidak bisa dinafikan dalam politik. Kasus La Nyalla hampir pasti hanyalah satu di antara sekian banyak kasus serupa.

Menjamurnya mahar politik dalam tahapan penjaringan calon kepala daerah dapat dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, hal itu menunjukkan kegagalan partai politik dalam melahirkan calon pemimpin.

Artinya, partai politik terbilang gagal menjalankan fungsi kaderisasi. Menjadi wajar manakala banyak calon kepala daerah yang diusung sebenarnya bukan kader partai yang meniti karir politik dari bawah. Sebagian besar dari mereka adalah kader karbitan, politisi kutu loncat atau sekedar pemburu kekuasaan.

Di sisi lain, mahar politik menunjukkan pembenaran bahwa demokrasi, seperti diungkapkan banyak pemikir liberal kiri, adalah sistem politik yang sebangun dengan sistem ekonomi kapitalisme.

Di dalam kapitalisme, semua manusia diperlakukan setara; sama-sama memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera. Namun, konsep kesetaraan itu ditelikung oleh kenyataan bahwa hanya pemodal besarlah yang mampu menjadi pemenang dalam mekanisme persaingan bebas.

Hal serupa juga terjadi dalam demokrasi. Egalitarianisme yang menjadi asas demokrasi, pada kenyataannya tidak pernah benar-benar terwujud ,lalu apa Pemilihan umum atau kepala daerah yang sedianya menjadi manifestasi demokrasi, direduksi sedemikian rupa menjadi pesta politik para elit dengan berlaga  dalam pesta demokrasi yang masih menggunakan cara2 lama yg tek bernilai yaitu dengan cara mahar politik ?

Demokrasi kemudian hanya menjadi alat legitimasi segelintir orang untuk mendapat porsi besar dalam mempertahankan kekuasaan.(*)

Tags: Demokrasi
ShareSendTweetShare

Berita Terkait

f.antara
Opini

Karhutla Meluas, Korban Berjatuhan: Akumulasi Kejahatan Negara-Korporasi?

19 September 2026
Aris Setiawan
Opini

Bubarkan Saja KADIN Gorontalo

18 September 2026
Headline

Meluruskan Pandangan Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penegakan Hukum Cagar Budaya

11 September 2026
Next Post

Memotret Kemeriahan HUT Ke-75 RI dengan Protokol Kesehatan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Teguh Setiawan bersama penerima penghargaan Paritrana Agus Alimun, saat diwawancarai Rabu (12/8/2020). (F.Istimewa)

Hebat, UMKM ‘Tia Tinelo Catering’ Raih Penghargaan Paritrana Dari BPJS Ketenagaakerjaan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Trending

Dr. Sahmin Madina

Demokrasi dan Mahar Politik dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah

6 tahun ago
f.ist

BLK Gorontalo Segera Dibangun

2 hari ago
f.ist

Pemkot Kotamobagu Salurkan Bantuan CPP di 33 Desa dan kelurahan

1 hari ago
f.ist

Hari Pahlawan, Weny Gaib; Teruskan Perjuangan Para Pahlawan!

1 hari ago
Foto hms

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Periksa Pengelolaan Dana Hibah di Sejumlah OPD

1 minggu ago

Peringati Hari Batik Nasional, Ketua DPRD Bone Bolango Tekankan Pentingnya Melestarikan Batik

1 bulan ago

Jawab Tantangan Global, Pemda Bone Bolango Upgrade Skill Para Guru

17 jam ago
Bupati Boalemo, Rum Pagau bersama Wakil Bupati Lahmuddin Hambali menunjukkan simbol pengendalian inflasi daerah.(f.dok.pimpinan)

Jelang Nataru, Pemkab Boalemo Bahas Pengendalian Inflasi Daerah

3 hari ago
f.hms

Kasus HIV/AIDS di Gorontalo Terus Bertambah

1 hari ago

HUT ke-81 TNI, Faisal Yunus Apresiasi Pengabdian Prajurit untuk Rakyat

1 bulan ago

Terbaru

f.hms
Headline

Gusnar Ismail Presentasi Keterbukaan Informasi Publik Gorontalo Dihadapan KI Pusat

by NN Indonesia
11 November 2026
0

f.hms NN, GORONTALO- Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengikuti presentasi dan wawancara uji publik keterbukan informasi bertempat di...

f.kominfo

Wali Kota Weny Sambut Hangat Kunjungan Ketua Sinode GMIBM

11 November 2026

Jawab Tantangan Global, Pemda Bone Bolango Upgrade Skill Para Guru

11 November 2026
f.ist

PAD Gorontalo Lampaui Target

11 November 2026
f.ist

Pemkot Kotamobagu Salurkan Bantuan CPP di 33 Desa dan kelurahan

10 November 2026
f.ist

Hari Pahlawan, Weny Gaib; Teruskan Perjuangan Para Pahlawan!

10 November 2026
f.hms

Kasus HIV/AIDS di Gorontalo Terus Bertambah

10 November 2026
f.hms

Hari Pahlawan, Wagub Idah Pimpin Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Nani Wartabone

10 November 2026
f.hms

Hari Pahlawan, Wagub Idah; Spirit Lanjutkan Perjuangan!

10 November 2026
f.ist

BLK Gorontalo Segera Dibangun

10 November 2026
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman & Kode Etik

© 2025 Newsnesia.id - Mewarnai Nusantara.

No Result
View All Result
  • Home
  • Trending
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Balik

© 2025 Newsnesia.id - Mewarnai Nusantara.