NewsNesia.id – Kembali melenggang mulus sebagai Senator mewakili Provinsi Gorontalo dengan raihan suara terbanyak, nampaknya membuat Fadel Muhammad (FM) begitu percaya diri ingin tampil sebagai King Maker pada Pilkada 2024.
Langkah tersebut juga berdampak pada semakin dinamisnya suasana perpolitikan lokal. Pada dasarnya tidak ada yang salah dari langkah yang dipilih FM tersebut.
Tetapi Founder The Gorontalo Institute yang juga sekaligus Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Funco Tanipu merasa perlu untuk mengingatkan
“Politik lokal semakin dinamis, dan yang membuat dinamis adalah langkah Fadel Muhammad (FM) mantan Gubernur Gorontalo, saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPD RI. Tujuan FM sebenarnya satu, ingin menjadi “king maker”. Tetapi FM lupa bahwa dirinya tak berpartai. Dia juga lupa bahwa ada hak privilege tiap partai dengan dinamika internal serta juknis Pilkada yang mereka sedang jalankan,” ungkap Funco kepada Newsnesia.id, Kamis (18/4/2023).
Meski FM dilabeli sebagai tokoh nasional dan memiliki hubungan serta akses untuk bisa cukup dekat dengan elit partai yang berada di pusat. Doktor dibidang antropologi itu ingin FM agar selalu mengedepankan etika politik.
“Bahwa FM memiliki hubungan dengan elit partai di level nasional adalah benar, tetapi penting kiranya mengedepankan etika politik tidak sekedar tabrak-tabrak masuk, hingga tidak mengindahkan elit partai di tingkat daerah,” pesannya
Dalam konteks demokrasi pasca pemilu, Funco menambahkan dimana kondisi partai-partai tidak lagi sekuat dulu, dan lebih ditentukan oleh siapa person-person yang dikedepankan, maka memperkuat kelembagaan partai menjadi sebuah keharusan.
“Untuk hal tersebut, pada tahap rekrutmen calon kepala daerah, cara memperkuatnya adalah mengembangkan model rekrutmen yang demokratis,” jelasnya.
Semisal apa yang telah dirancang oleh beberapa partai politik seperti Golkar yang membentuk tim lima untuk mengawal proses rekrutmen, Nasdem yang juga membentuk tim seleksi internal hingga bisa mengerucutkan beberapa nama, PKB yang membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu/Pilkada dan Demokrat yang membentuk Desk Pilkada.
“Upaya dan model partai-partai tersebut mesti diapresiasi setinggi-tingginya sehingga warga pun bisa terlibat secara aktif dalam mengajukan calon yang mereka inginkan, khususnya bagi kandidat yang tidak berpartai,” imbuh Funco Tanipu.
Terakhir Funco Tanipu berharap Parpol-parpol lainnya juga memiliki pola rekruitmen seperti diterapkan parpol yang contohkan diatas.
“Tentu saja, model rekrutmen terbuka ini diharapkan bisa diselenggarakan oleh semua parpol. Sehingga transparansi rekrutmen bisa dijamin dan pada muaranya mutu demokrasi bisa terus dijaga dan dirawat,” tandasnya.
