NEWSNESIA.ID, Gorontalo – Senator asal Gorontalo, H. Jasin U. Dilo, menggelar acara buka puasa bersama dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo. Acara yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan ini dihadiri oleh perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), National Paralympic Committee (NPC), Forum Disabilitas Gorontalo, serta berbagai komunitas lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Jasin yang saat ini menjabat sebagai anggota Komite III DPD RI, menyerap berbagai aspirasi dari para penyandang disabilitas terkait persoalan yang mereka hadapi, khususnya dalam dunia kerja, akses permodalan, serta sektor pendidikan.
Tingginya Diskriminasi di Dunia Kerja
Salah satu permasalahan utama yang disampaikan adalah masih maraknya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Para peserta menyoroti bahwa kesempatan kerja bagi mereka masih sangat terbatas, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan adanya kuota 2% bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintahan dan 1% di sektor swasta.
“Kami masih sering mengalami diskriminasi dalam proses rekrutmen. Banyak perusahaan yang ragu untuk menerima tenaga kerja disabilitas karena kurangnya pemahaman dan aksesibilitas yang mendukung,” ungkap salah satu peserta diskusi.
Permintaan Kemudahan Akses Permodalan dan Pelatihan
Selain itu, para penyandang disabilitas juga meminta pemerintah memberikan kemudahan akses permodalan untuk berwirausaha serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
“Kami ingin mandiri, tapi akses permodalan sangat sulit. Tidak semua program bantuan modal mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas,” ujar seorang perwakilan Forum Disabilitas Gorontalo.
Minimnya Guru SLB Jadi Sorotan
Persoalan lain yang turut disoroti adalah semakin berkurangnya jumlah guru di Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurut para peserta, banyak guru honorer di SLB yang setelah diangkat sebagai PPPK atau PNS justru dipindahkan ke sekolah umum karena latar belakang pendidikan mereka yang tidak spesifik untuk SLB.
“Ketika guru-guru ini lulus PPPK atau PNS, mereka dipindahkan ke sekolah reguler karena keilmuannya lebih cocok di sana. Akibatnya, SLB semakin kekurangan tenaga pengajar,” kata seorang aktivis dari HWDI.
Komitmen H. Jasin U. Dilo
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Jasin U. Dilo menyatakan komitmennya untuk membawa permasalahan ini ke tingkat nasional, baik melalui Komite III DPD RI maupun berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Saya akan memperjuangkan agar kebijakan yang ada benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik. Kita harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama, baik dalam dunia kerja, akses modal, maupun pendidikan,” ujar H. Jasin.
Acara buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan langsung permasalahan mereka kepada pemangku kebijakan. Dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah, diharapkan ke depan penyandang disabilitas di Gorontalo dapat lebih berdaya dan memiliki akses yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan.(rls)
