NEWSNESIA.ID, Kabupaten Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten memperkuat komitmen penyelesaian aset Barang Milik Negara (BMN) bidang transmigrasi. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama surat pernyataan penyelesaian aset BMN transmigrasi oleh seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten se-Provinsi Gorontalo.
Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Aset BMN Transmigrasi yang digelar di Kantor Bersama PLUT KUMKM Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Telaga, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dinas Transmigrasi kabupaten se-Provinsi Gorontalo serta Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Rakor juga dirangkaikan dengan arahan pembinaan dari Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi RI.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi RI menekankan pentingnya percepatan penyelesaian aset BMN transmigrasi agar pengelolaannya semakin tertib, jelas dan memiliki kepastian administrasi.
Selain persoalan aset, ia juga menjelaskan perubahan arah kebijakan pembangunan transmigrasi. Jika sebelumnya program transmigrasi lebih berorientasi pada penempatan penduduk, kini pemerintah mulai mengarahkan kebijakan pada optimalisasi potensi kawasan transmigrasi.
Melalui Menteri Transmigrasi RI, pemerintah mendorong kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia melalui Program Ekspedisi Patriot dan Trans Tuntas. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengembangkan potensi kawasan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di wilayah transmigrasi.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah percepatan penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi masyarakat transmigrasi di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten se-Provinsi Gorontalo turut menyampaikan berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi di daerah. Pembahasan mencakup penyelesaian SHM, penataan aset BMN, hingga arah program pembangunan transmigrasi ke depan.
Melalui rakor ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan aset BMN transmigrasi. Sinergi tersebut sekaligus menjadi fondasi untuk mendorong pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih produktif, tertata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
