NEWSNESIA.ID – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, akan terus mengawal seluruh tenaga non ASN yang belum diusulkan agar diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu oleh Pemda Gorontalo Utara.
Hal itu sebagaimana ditegaskan langsung Anggota DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Golkar, Lukum Diko, dalam pertemuan antara Pemda dengan Tenaga Non ASN di Dinas Pendidikan, Kamis (25/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Lukum, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik komitmen pemda untuk mengusulkan tenaga non ASN yang tersisa sebanyak 750 orang dari total 1112 yang masuk database BKN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Langkah itu kata Lukum, juga tidak terlepas dari dorongan pimpinan dan anggota DPRD Gorontalo Utara tak terkecuali dari Fraksi Golkar.
Menurutnya, DPRD, terlebih dari Fraksi Golkar sejak awal telah membicarakan persoalan ini bersama Bupati, termasuk mengenai skema yang akan ditempuh dalam proses pengusulan.
“Ini memang dorongan dari kami dan Fraksi Golkar sudah membicarakan dengan Bupati, termasuk soal skemanya. Prinsipnya, semua tetap diusulkan,” kata Lukum.
Lukum, juga mengatakan perhatian terhadap tenaga non ASN merupakan bentuk keberpihakan Pemda dan DPRD terhadap para tenaga Non ASN yang telah lama mengabdi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik.
“Dengan komitmen ini diharapkan seluruh tenaga non ASN memperoleh kepastian status dan kesempatan yang sama dalam proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu,” harap Lukum (Prin)
