NEWSNESIA.ID – Pemerintah Kota Gorontalo tengah mengupayakan nasib pegawai non ASN Kota Gorontalo tetap dipekerjakan pada tahun 2024 mendatang.
Demikian kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha usai Rapat Paripurna yang salah satunya membahas perubahan anggaran 2023 belanja pegawai di Gedung DPRD Kota Gorontalo, Selasa (12/9/2023).
Hal ini juga menjadi penting sejak keluarnya putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI yaitu penundaan penghapusan tenaga honorer hingga Desember 2024 dan akan dialihkan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara bertahap sehingga Pemerintah Daerah masih menanggung biaya honorer hingga Desember 2023 melalui APBD.
“2023 belum ada penghapusan honorer sehingga kami dalam APBD perubahan ini mengalokasikan untuk honor atau gaji pegawai non ASN ini sampai Desember,” ungkap Marten.
Kota Gorontalo mendapatkan kuota P3K sebanyak 601 pegawai yang saat ini masih dalam proses penerimaan dan nanti akan ditetapkan pada pertengahan tahun 2024.
Namun dengan jumlah alokasi P3K tersebut kata Marten belum mampu mengcover sebagian besar tenaga honorer yang ada di Kota Gorontalo yang berjumlah 2.230 orang.
“601 itu kan kalau baru proses penerimaan sekarang, jadi mereka itu mungkin bisa ditetapkan pada akhir tahun atau pertengahan tahun 2024 artinya penggajian mereka mulai semester kedua tahun 2024,” ujar Marten.
Nantinya gaji honorer Kota Gorontalo jelas Marten akan diusulkan kembali kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Dana Alokasi Umum (DAU) belanja pegawai.
“Jadi format APBD sekarang saya yakin itu masih mampu untuk membiayai karena berikut pegawai akan bertambah 600 pasti awal tahun sebelum mereka resmi untuk ditetapkan sebagai PNS yang akan digaji pertengahan atau akhir 2024, kami akan mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk penambahan jumlah alokasi anggaran DAU dalam rangka penambahan jumlah belanja pegawai,” pungkas Marten.
Penulis : Selfia Abdullah
