NEWSNESIA.ID, BOALEMO – Nasib kurang lebih 20 orang pejabat non job di lingkungan Pemkab Boalemo perlahan mendapat titik terang. Itu setelah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boalemo, Ir. Hi. Anas Jusuf MSi didampingi Sekda Boalemo, Sherman Moridu SPd.MM mengadakan konsultasi ke BKN Regional XI Manado, Sulawesi Utara, Kamis (07/01/2021).
Di mana, agenda konsultasi ini berkaitan upaya pengambilan kebijakan dan kewenangan atas penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sempat menerima sanksi non job dari bupati non aktif sebelumnya. Mereka terdiri dari kurang lebih 20 orang pejabat.
Dalam kesemaptan itu, rombongan Plt Bupati Boalemo diterima langsung Kepala BKN Regional XI Manado, Dedi Herdi di ruang kerjanya.
Plt Bupati Boalemo, Anas Jusuf lantas menyampaikan niatannya soal konsultasi dimaksud. Terutama menyangkut kebijakan penempatan 20 orang pejabat non job sesuai keahlian atau profesi yang terdiri dari eselon II, III dan IV.
Upaya ini pun kata Anas, ikut mempertimbangkan di tahun 2021 ini, cukup banyak para ASN yang akan memasuki usia pensiun.
“Apakah kebijakan nantinya ditempuh itu tidak menyalahi aturan kepegawaian. Karena terdapat surat keputusan dikeluarkan Mendagri yang menerangkan kewenangan dan kebijakan Bupati Boalemo akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Wakil Bupati setelah ditunjuk sebagai Plt Bupati Boalemo. Sehingganya, ini masih diadakan konsultasi lebih dulu dengan Kepala BKN Regional XI Manado,” tutur Anas Jusuf.
Mendengar hal itu, Kepala BKN Regional XI Manado, Dedi Herdi menyampaikan bahwa langkah kebijakan ditempuh itu sekiranya tidak menyalahi aturan. Sepanjang terdapat ijin dari Mendagri.
“Apalagi surat keputusan diterbitkan Mendagri jelas menerangkan bahwa kewenangan dan kebijakan Bupati Boalemo akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Wakil Bupati selaku Plt Bupati Boalemo,” jelasnya.
Jauh sebelumnya, sejumlah pejabat menerima kebijakan non job tersebut sempat mendatangi Plt Bupati Boalemo, Anas Jusuf. Mereka mengatasnamakan Forum ASN Bersatu ramai-ramai mempertanyakan soal pertimbangan hingga solusi penyelesaian dari para pemangku kebijakan soal nasib mereka.(nrt-nn)
