POHUWATO-NN– Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Hal itu tampak melalui kegiatan Sosialisasi tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024, yang dirangkaikan dengan penandatanganan piagam audit intern (Internal Audit Charter), Kamis (23/10/2025), di Aula Integritas Inspektorat Kabupaten Pohuwato.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Inspektur Daerah, Muslimin Nento. Hadir juga Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP, Amelya Ardiani, SE, serta tim BPKP.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul menjelaskan bahwa, Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen penting dari KPK untuk memetakan tingkat integritas serta risiko korupsi di instansi pemerintah.
Hasil survei ini kata Bupati, menjadi cerminan objektif terhadap persepsi pegawai, pelaku eksternal, dan pemangku kepentingan mengenai tata kelola pemerintahan daerah.
“Hasil SPI bukan sekadar angka, melainkan cermin bagi kita semua untuk menilai sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,”ujar Bupati Saipul.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya tindak lanjut hasil SPI melalui langkah konkret, antara lain mengidentifikasi area rawan korupsi, menyusun rencana aksi perbaikan, serta memperkuat sistem pengendalian intern di setiap perangkat daerah.
“Integritas bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang komitmen moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan. Saya mengajak seluruh ASN Pohuwato menjadikan integritas sebagai nilai dasar dalam bekerja dan melayani masyarakat,” tekannya.
Bupati Saipul juga menegaskan bahwa, Pemkab Pohuwato akan terus memperkuat kerja sama dengan Inspektorat Daerah, BPKP, dan KPK, guna meningkatkan indeks integritas pemerintah daerah.
“Saya optimistis, dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,”tukasnya.(Mus)
