Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (f.istimewa)
NewsNesia.id -(JAKARTA)- Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, menyoroti mahalnya biaya rapid test Covid-19 jalur mandiri. Dia berharap pemerintah turun, bila perlu menghapus biaya tersebut karena sangat membebankan masyarakat.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya rapid test. Atas keluhan ini, pemerintah seharusnya memikirkan solusi, bagaimana caranya agar rapid test mandiri bisa gratis,” kata Rahmad Handoyo, Selasa (23/6/2020), seperti dikutip dari website resmi DPR RI.
Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini menilai terlalu berat buat warga jika harus membayar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu untuk biaya rapid test yang masa berlakunya hanya tiga hari itu. Karena mahalnya rapid test ini, Rahmad sering mendapat keluhan dari ratusan supir truk yang terpaksa menunda pekerjaannya kaarena tak sanggup bayar biaya rapid test.
“Kita tahu, hari ini ratusan pengemudi truk yang mengangkut logistik menunda pengiriman barang karena tak mampu bayar biaya rapid test. Para sopir truk yang bekerja untuk kepentingan publik mestinya dibebaskan dari biaya rapid test,” ujarnya.
Rahmad mengatakan, sejauh ini, rapid test masih merupakan cara paling baik untuk melacak penyebaran Covid-19. Presiden Jokowi juga telah mematok target 20.000 rapid test sehari. Apalagi, katanya, saat ini banyak orang yang terpapar Covid-19
tanpa gejala (OTG), maka tak ada pilihan lain, rapid test harus secara terus menerus dilakukan.
“Nah, kalau banyak masyarakat yang enggan untuk rapid test karena biaya yang mahal, tentu ini tidak baik bagi penanganan Covid-19,” terangnya.
Rahmad mengakui, untuk rapid test itu sendiri memang membutuhkan dana, sehingga pihak rumah sakit, mau tidak mau harus mematok tarif.
“Di sinilah perlunya Pemerintah hadir. Pemerintah pun harus mengawasi, tidak boleh membiarkan rumah sakit melakukan ‘aji mumpung’, mematok tarif sesukanya,” tegas Rahmad.
Dia berpendapat, jika melihat besarnya anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 saat ini, yaitu sebesar Rp 667 triliun, tidak terlalu berat buat pemerintah untuk menghapus biaya rapid test.
“Negara jangan takut rugi. Segera buat aturan atau regulasi agar rapid test gratis di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (rnm/es/net-NN)
