GORONTALO-NN – Guna mengoptimalkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga penghujung tahun 2024, DPRD Kota Gorontalo rekomendasikan belanja daerah skala prioritas.
Berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Gorontalo, bahwa APBD Kota Gorontalo akan difokuskan pada pelayanan publik, ketimbang biaya operasional.
Dalam hal ini, anggaran akan diprioritaskan pada pelayanan masyarakat dalam upaya mengantisipasi terjadinya defisit keuangan Kota Gorontalo.
Seperti yang diungkapkan salah satu anggota DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilamoe bahwa kepentingan masyarakat tersebut, seperti perbaikan infrastruktur, honor pegawai ASN maupun non ASN.
“TPP tetap akan dibayarkan, insentif guru ngaji dan imam masjid itu semua kami DPRD sudah bersepakat di bayar semua. RT/RW pada bulan Desember ini selesai,” ungkapnya, Senin (11/11/2024).
Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang akan dilakukan agar menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada guna menjaga kestabilan APBD.
“Kita sesuaikan anggaran yang ada dengan kegiatan yang ada. Jadi tadi suda bersepakat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan itu ditunda dulu agar supaya kondisi keuangan daerah tetap stabil,” ucap Politisi PDI-P tersebut.
Hal ini kata dia juga berlaku pada pelaksanaan agenda reses DPRD Kota Gorontalo yang perlu untuk diminimalisir. Sebab pihaknya menganggap bahwa kegiatan tersebut bisa dilakukan menggunakan pola-pola yang lebih efisien.
“Kami menganggap bahwa reses tersebut masih bisa menggunakan pola lain daripada menghambur-hamburkan anggaran. Kita akan menggunakan dengan pola-pola yang seefisien mungkin,” tutupnya.(fia)
