NEWSNESIA.ID, GORUT – Ketidakhadiran Bupati Gorontalo Utara pada Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Senin (26/6/2023), sejumlah fraksi di DPRD Gorut sampaikan kekesalannya.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 1, Roni Imran diskorsing hingga Senin 3 Juli 2023.
Sekretaris Fraksi PDI-P Ariaty Polapa mengatakan, sesuai dengan tata tertib DPRD, kehadiran bupati pada paripurna sifatnya mutlak dan wajib.
“Pak bupati harus hadir sekaligus menjelaskan pertanggungjawaban APBD,” tegas Ariaty.
Mantan Kadis Pendidikan Gorut itu mengatakan, tata tertib merupakan regulasi yang harus dipedomani oleh sebuah lembaga terbesar ini.
“Tata tertib adalah regulasi yang memiliki hirarki tertinggi,” jelasnya.
Ariaty menjelaskan, seperti diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022 kemarin, daerah gagal menerbitkan peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Yang ada, lanjut Ariaty, hanyalah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menegaskan kembali ke APBD induk.
Namun demikian, DPRD juga mengetahui dari pihak eksekutif, ketika terbuka sedikit akses, bisa dikatakan nekat melaksanakan program yang menimbulkan konsekuensi anggaran yang berbeda dari APBD induk.
“Maka idealnya, pak bupati harus hadir pada paripurna tersebut. Memberikan contoh program apa yang dilaksanakan dan menjelaskan pula kenapa program itu harus dilaksanakan, serta apa akibatnya kalau program itu tidak dilaksanakan,” ujar Srikandi PDI-P tersebut.
Sehingga dengan penjelasan pertanggungjawaban bupati tersebut, kata Ariaty, indikator urgensi yang menjadi alasan eksekutif melaksanakan program, itu bisa terbaca.
Seandainya, kata Ariaty, kalau DPRD menelisik dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran sebelumnya, hanya satu orientasinya, yakni komparasi, perbandingan antara rencana, dan realisasi anggaran.
“Nah, dengan penjelasan bupati, dan DPRD menyimak secara detail, pasti akan terbaca potret yang ada kerucut dalam satu konsep yang merujuk pada jawaban terhadap pertanyaan. Konsisten kah eksekutif mengelola anggaran tahun 2022?,
“Itu akan terjawab dengan sendirinya, andaikan bupati hadir pada paripurna,” tandasnya.
