KlikSulteng.id – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba membuka rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) membahas sejumlah isu terkait perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (10/7/2019).
Setidaknya, ada 8 isu yang dibahas dalam rapat TaKPRD terkait kesepakatan pola dan struktur ruang revisi RTRW tersebut. Yang pertama, mendorong kawasan strategis Nasional perbatasan Negara Provinsi Gorontalo dan Sulteng. Kedua, koordinasi dan kerjasama peningkatan infrastruktur antar wilayah perbatasan yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan akses sibiltas wilayah pada kawsan perbatasan.
Ketiga, pemanfaatan dan pengendalian ruang pada wilayah perbatasan yang harus memang harmonis serta mendukung pelestraian lingkungan.
Keempat, pelaksanaan pengembangan teluk tomini sebagai kawasan andalan baik di Provinsi Gorontalo maupun Sukawesi Tengah. Selain itu, ada 4 isu penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan yang menghadirkan perwakilan daerah Sulteng tersebut.
Sekretaris Daerah Darda Daraba mengatakan, terkait dengan subtansi revisi pemanfataan ruang ini salah satu yang paling utama persyaratannya adalah perlunya singkronisasi, koordinasi, harmonisasi serta kesepakatan. Menurutnya, tanpa semua itu setiap daerah perbatasan akan sering terjadi konflik karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan dari kedua belah pihak.
“Rapat koordinasi ini juga tujuannya tentunya untuk mengkoordinasikan isu-isu terkait daerah perbatasan yang sering kali menjadi konflik. Kemudain yang perlu dibicarakan juga, yang paling utama terkait dengan peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan ini. Jadi, di rapat ini seharusnya tidak ada lagi Gorontalo dan mana Sulteng, yang ada hanyalah kesepahaman bersama,” harap Darda.
Pada rapat TKPRD tersebut turut dihadiri pula Sekretaris Daerah Buol, Sufrizal Yusuf dan beberapa perwakilan Kepala Dinas PUPR di beberapa daerah Sulteng.(hulondalo.id)
