Oleh: Agung Mozin
Kenaikan BBM Era Jokowi memperpanjang dan memperburuk kemiskinan kaum Bumiputera Indonesia, terbukti saat ini, betapa mudahnya kita menemukan ketidakadilan dalam berbagai bentuk di seluruh lini kehidupan.
Ketidakadilan telah mempengaruhi berjuta-juta anak bangsa, tanpa mereka sadari telah menurunkan taraf hidupnya ke dalam kondisi sub human, yaitu kondisi manusia disamakan dengan hewan, diluar standar kehidupan yang layak bahkan minimal. (dapat kita temukan dikawasan miskin kota atau wilayah pinggiran, jumlah terbesar kaum Bumiputera)
Kondisi sub human yang paling mengerikan adalah kemiskinan. Karena kemiskinan dapat membunuh sebagaimana peperangan yang brutal. Namun, kemiskinan lebih dasyat dari sekedar membunuh, karena kemiskinan bisa menyebabkan kerusakan fisik, psikologis dan moral.
Sehingga dapat dikatakan bahwa ketidakadilan dengan kenaikan BBM merupakan kekerasan yang paling mendasar bagi seluruh kaum Bumiputera Indonesia
Ironisnya, ketidakadilan dipertahankan atau didiamkan secara konstitutional melalui instrumen demokrasi bernama DPR, Dimana segelintir kelompok orang dengan hak istimewa (previledged) menggiring kaum bumiputera ke dalam kondisi sub human tersebut. Pada akhirnya mereka mengalami ketidakberdayaan, ketidakadilan, penistaan, dan tidak memiliki harapan, serta tanpa kepastian masa depan.
Untuk itu, diperlukan sebuah gerakan politik bersama elemen mahasiswa yang paling mendesak yaitu membangunkan dan membukakan mata mereka kaum bumiputera yaitu terutama kaum miskin dan lemah yang tertindas oleh ketidakadilan kolosal pemerintah dengan kebijakan menaikan BBM.
Padahal hak-hak mereka, kaum miskin dan lemah secara konstitusional dipelihara oleh negara, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan Idiil negara, yakni Pancasila.
Artinya, ini adalah amanah konstitusi yang harus terus diperjuangkan demi tegaknya cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Artinya, justru yang terjadi saat ini, adalah pengingkaran bahkan penyelewengan amanat konstitusi kepada kaum Bumiputera yang miskin dan lemah. Dan diduga lebih mengutamakan penyelamatan pembangunan IKN sebagai sebuah ambisi politik sang presiden.(*)
