NEWSNESIA.ID, BOALEMO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Boalemo memastikan memperkuat fungsi pengawasan menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Boalemo Tahun 2021.
Ketua Pansus, Harijanto Mamangkey mengatakan, pihaknya sudah berkomitmen sisa waktu tersedia saat ini akan difokuskan mendalami berbagai kebijakan pemerintah disampaikan dalam dokumen LKPj.
“Besok (Kamis hari ini), kami mengagendakan pembahasan perdana LKPj tahun 2021 dengan mengundang seluruh tim anggaran pemerintah daerah dan OPD teknis berkaitan 14 program DAMAI,” ujar Harijanto Mamangkey diwawancara newsnesia.id.
Komitmen itu kata pria akrab disapa Ko Hari ini, diupayakan tak sampai melewati target pembahasan selama 30 hari. Dengan begitu, DPRD segera melahirkan catatan strategis yang berkualitas demi perbaikan dan peningkatan roda pemerintahan Kabupaten Boalemo kedepan.
Ketika ditanya, apakah ada kebijakan pemerintah dinilai janggal di tahun 2021 dan masuk bidikan tim Pansus? Menjawab itu, Ko Hari yang juga Ketua Fraksi PDI-P dengan tegas mengatakan, ada beberapa hal indikasi temuan internal Pansus. Indikasi itu pun diperkuat fungsi pengawasan DPRD selama tahun 2021.
“Memang ada beberapa hal kami dalami di internal Pansus. Diantaranya soal pembayaran insentif dasawisma bulan November dan Desember 2021. Sebagaimana unjuk rasa para ibu-ibu dasawisma dan sejumlah kepala desa tergabung dalam Apdesi ketika datang di DPRD pada Desember 2021 lalu,” ungkap politisi PDI-P dikenal tegas dan konsisten itu.
Lagi pula kata Ko Hari, kebijakan insentif sudah menjadi bagian dari 14 program unggulan pemerintahan DAMAI dengan menjanjikan menaikkan insentif bagi ketua-ketua dasawisma di masing-masing desa.
Di mana, janji tersebut tak bisa dipisahkan dari perjalanan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan. Apalagi, kalau itu tertuang dalam RPJMD.
Selain insentif dasawisma, Ko Hari juga menyentil janji manis bantuan pinjaman modal usaha kepada para petani, nelayan maupun pelaku usaha kecil melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sayang, dari pemantauan kami selama tahun anggaran 2021, kebijakan ini terindikasi tidak dilakukan oleh pemerintahan DAMAI. Nah, ini akan kita dalami nanti. Apa sebenarnya kendala sampai tak terealisasi. Jika itu terbukti ada yang janggal, maka hal ini menjadi peluang catatan DPRD dalam rangka perbaikan menuju pemerintahan yang baik sesuai harapan rakyat,” ingat Harijanto Mamangkey.(nrt/nn)
