KlikSulteng.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) diwakili Kadis Sosial Propinsi Drs. Ridwan Mumu, M.Si, membuja Temu Perempuan Pejuang SDA yang Adil dan Berkelanjutan yang dilaksanakan The Asia Foundations, di Swisbelt Hotel , Senin (9/3/2020).
Mewakili Direktur The Asia Foundations, Lili Hasanudin, menyampaikan, Temu Perempuan pejuang SDA yang Adil dan Berkelanjutan bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Sehingga kegiatan serupa juga dilaksanakan di Pontianak Kalimantan Barat, tujuannya untuk memberikan gagasan dan peran perempuan didalam pengelolaan SDA dan apa kendala yang dihadapi perempuan yang berperan dalam mengelola SDA.
“Karena jika pengelolaan SDA tidak terkendali dengan baik maka yang paling berdampak adalah perempuan dan anak,” kata Lili Hasanudin.
Dia mengatakan, kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan apa yang dilakukan oleh perempuan di daerahnya masing masing dan apa kendala yang dihadapi yang menjadi bahan rekomendasi.
Sambutan Gubernur Sulteng yang dibacakan oleh Kadis Sosial Drs. Ridwan Mumu, M.Si. yang mengapresiasi atas kegiatan tersebut. “international women’s day”, yang tujuan-nya untuk berbagi inisiatif bersama kelompok perempuan dalam menghadapi ketimpangan pengelolaan SDA di Sulteng, serta membangun konsolidasi dan agenda bersama untuk penguatan komunitas dan advokasi tata kelola hutan dan lahan.
Gubernur menyampaikan pengelolaan SDA di Sulteng tata kelolanya kedepan perlu ditingkatkan terutama peningkatan peran serta perempuan karena kita yakin perempuan mampu memberikan kontribusi kepada konservasi, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam.
Oleh sebab itu, kegiatan temu perempuan pejuang sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Provinsi Sulteng yang di-isi dengan dialog publik dengan tema penguatan peran perempuan dalam tata kelola hutan dan lahan di Sulteng, sangat tepat, karena dalam konteks tata kelola disektor hutan dan lahan, masih banyak terjadi ketimpangan gender.
Lebih jauh dalam sambutan Gubernur Sulteng menyampaikan untuk mengatasi ketimpangan gender, maka diharapkan mitra setapak bersama programnya, diharapkan mampu menggunakan pendekatan Gender Responsive Approach (GRA) untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan sektor hutan dan lahan yang mengakomodir kebutuhan kelompok perempuan karena tata kelola hutan dan lahan yang baik, sangat berkaitan dengan keadilan gender yang harus diprioritaskan dalam semua proses, kelembagaan dan mekanisme tata kelola dalam rangka mempromosikan dan melindungi keterlibatan dan hak-hak perempuan.
Sehingga, mengintegrasikan gender pada tata kelola hutan dan lahan, dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki di berbagai tingkat sosial ekonomi, merupakan hal yang sangat penting bagi perencanaan dan program kegiatan kedepan.(hms/im)
