NEWSNESIA.ID – Komisi II DPRD Gorontalo Utara, menyoroti ketidakhadiran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gorontalo Utara dalam rapat kerja Komisi II bersama OPD mitra yang berlangsung, Rabu (14/5/2025).
Anggota Komisi II, Lukum Diko, mengatakan baik Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang di Dinas PUPR yang diminta untuk hadir dalam rapat kerja itu, tidak ada satupun yang hadir sampai dengan rapat berakhir.
Dan itu kata Lukum, menandakan bahwa OPD atau Dinas yang dipimpin oleh Haris Latif, mengalami kelumpuhan.
“Ini satu bentuk bahwa, dinas yang dipimpin oleh Haris ini kelihatan lumpuh,” kata Lukum, kepada awak media usai rapat kerja Komisi II bersama OPD Mitra diruang kerja Komisi II.
Lukum, mengatakan Dinas PU itu merupakan Gerbong Gorontalo Utara dalam hal pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
Dan Komisi II kata Lukum, melihat Dinas PU akhir-akhir ini sudah tidak serius lagi, termasuk dengan Kepala Dinasnya. Sehingganya Komisi II akan melakukan evaluasi dan akan ditindaklanjuti dengan rapat internal.
Tak sampai disitu, Komisi II DPRD Gorontalo Utara, kata Lukum, juga sudah menyepakati ketidakhadiran Kadis PUPR, Sekretaris maupun Kepala-Kepala Bidang dalam rapat itu akan dimasukkan dalam berita acara dan hasilnya akan disampaikan ke pemerintah daerah.
“Kita meminta pemerintah daerah untuk memberi teguran, mengevaluasi Dinas PU, karena ini kalau dibiarkan akan berdampak pada rakyat,” terang Lukum.
Lebih lanjut, Lukum, menjelaskan tujuan Komisi II mengundang Dinas PUPR dan OPD Mitra Lainnya dalam rapat kerja itu tidak lain untuk mengevaluasi dan itu kata Lukum, tidak lain juga untuk urusan rakyat.
“Kalau mereka tidak hadir, berarti sifat pandang enteng terhadap rakyat itu ada, Karena kita adalah representasi rakyat, adalah wakil rakyat, sehingga ketidakhadiran mereka tadi akan kita tuangkan dalam berita acara dan kita akan sampai ke pemerintah daerah, ke PJ Bupati,” kata Lukum. (Prin)
