NEWSNESIA.ID, POHUWATO – Menjawab kelangkaan minyak goreng ditingkatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato langsung melakukan pertemuan dengan mengundang pihak distributor yang ada di Pohuwato, Jum’at (18/2/2022).
Pertemuan yang berlangsung di ruang pola kantor bupati itu dipimpin Assisten Pemerintahan dan Kesra, Arman Mohamad. Turut hadiri juga dari unsur Dinas Perindagkop, Dinas Pangan, Dinas Penanaman Modal, serta pihak distributor masing-masing dari PT. Awet, PT. Multi Nabati Sulawesi dan distributor Surya Abadi.
Arman dalam kesempatanya menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng ini, pertama memang pasokan dari pabrik ke distributor saat ini berkurang, kedua ada prilaku konsumen yang memborong minyak di luar dari kebutuhannya karena dipengaruhi oleh harga pemerintah yang turun dari harga yang lama.
Sehingga untuk menjawab masalah ini, ada beberapa langkah akan diambil oleh pemerintah daerah, diantaranya memastikan stok minyak goreng ditingkat distributor apakah cukup atau berkurang.
Pemerintah juga akan melakukan operasi pasar, dibantu oleh pihak bulog dan distributor untuk memastikan kelangkaan minyak goreng. Tapi dari distributor juga tergantung jumlah pasokan dari pabrik, kalau gudang terisi mereka siap melakukan operasi pasar.
“Nah, dengan turunnya harga minyak goremg banyak konsumen yang memborong. Kemudian tingginya harga ditingkat pedagang karena pedagang masih menunggu pengembalian harga, karena mereka membeli minyak pada harga sebelumnya. Semisal harga minyak Rp 10 ribu kemudian pemerintah minta di jual Rp 5 ribu berarti ada selisih Rp 5 ribu lagi, yang Rp 5 ribu itu akan dikembalikan oleh distributor, dan sambil menunggu pengembalian belum ada maka minyak yang ada pada pedagang itu di jual dengan harga tinggi untuk menutupi modal awal pembelian,” jelas Arman.
“Olehnya diimbau kepada masyarakat jangan khawatir, jangan panik, karena Pemda akan mengambil langkah seperti melakukan operasi pasar, melakukan pengecekan di tokoh-tokoh atau pihak tertetu yang menimbun minyak goreng, serta meminta percepatan pengiriman dari pabrik. Diingatkan juga tidak boleh menjual lebih dari harga pemerintah karena akan diberi sanksi atau bisa saja tidak mendapat stok lagi ketika kekurangan sebelumnya sudah tertutupi,” ungkapnya menambahkan.
Terakhir Arman Mohamad mewakili pemerintah daerah berharap agar masyarakat kembali memproduksi minyak kampung dari kelapa yang bahan bakunya mudah didapat.(adv/mus)
